Warteg dan Pajak

Posted on 07/12/2010

0


Oleh : Atep Afia Hidayat –

Warteg dan pajak. Warteg alias Warung Tegal  adalah sejenis usaha kuliner yang pengelolanya umumnya berasal dari Kota dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kesehariannya Warteg  terutama menyajikan nasi beserta lauk-pauk dan sayur-mayur, dengan pangsa pasar orang-orang berpenghasilan rendah, alias tekor alias pas-pasan. Hal itu merupakan citra umum dari Warteg. Begitu serasi dan harmonisnya antara Warteg dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

Di satu sisi Warteg menjual produk kulinernya dengan harga se-miring mungkin, berikut paket kemudahan seperti diperbolehkannya “ngutang”, makan duluan bayar belakangan. Di sisi lainnya ada ketergantungan orang berpenghasilan rendah terhadap keberadaan Warteg. Warteg bukan sekedar warung, tetapi sudah merupakan gaya hidup sekelompok masyarakat tertentu. Jumlah populasi produsen dan konsumen Warteg di Jakarta saja bisa melebihi satu juta orang, secara kolektif turut menghidupkan ekonomi Warteg.

Dengan adanya rencana penarikan pajak dari Warteg yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta, (yang menurut kabar terakhir akan ditunda oleh Gubernur Fauzi Bowo),  tentu banyak orang berteriak. Bagaimanapun pajak yang dikenakan sekitar 10 persen, akan mendongkrak kenaikan produk Warteg, yang lebih lanjut akan dibebankan pada konsumen. Pengelola Warteg berteriak karena selama ini beban dalam operasionalnya sudah sedemikian berat, harga bahan pokok semakin mahal, sewa warung naik terus, pegawai pada minta kenaikan gaji (bahkan sebagian pegawai sudah melek upah minimum regional /UMR), dan yang “ngutang” tambah banyak.

 

Tidak Tepat Sasaran

Warteg yang akan dikenai pajak ialah yang omsetnya minimal Rp. 60 juta setahun, atau Rp. 5 juta  sebulan, atau sekitar Rp. 170 ribu per hari.  Dari angka-angka tersebut bisa dikatakan “terlalu”, ya terlalu kecil untuk menjadi obyek pajak. Mbok ya dinaikan misalnya yang omsetnya minimal Rp. 200 juta setahun gitu lho.

Warteg sebenarnya skala usahanya bervariasi, banyak juga Warteg berukuran besar dengan omset di atas Rp. 200 juta per tahun, bahkan mungkin melampuai setengah miliar per tahun. Dengan demikian, sebelum dijadikan obyek pajak supaya terlebih dahulu dilakukan studi atau survei menyangkut klasifikasi Warteg berdasarkan omset beserta prospek usahanya.

Jika penerapan pajak dilakukan secara hantam kromo, dikhawatirkan banyak Warteg yang gulung tikar. Jika Warteg bangkrut berarti mematikan usaha kecil, menghilangkan peluang bekerja bagi puluhan ribu orang, dalam hal ini mantan pegawai Warteg mau ditampung di mana ?. Selain itu, ratusan ribu sampai lebih dari satu juta orang kehilangan tempat makan favoritnya. Jika Warteg di Jakarta ada 2.000, masing-masing mempekerjakan 5 orang, maka jumlah tenaga kerja yang terserap sekitar 10.ooo orang. Jika pajak 10 persen diterapkan, misalnya 1.000 Warteg bangkrut, maka sekitar 5.000 orang akan di-PHK. Hal ini lebih lanjut akan menimbulkan kerawanan sosial.

Entah siapa yang memulai menggulirkan ide pajak untuk Warteg. Yang jelas bukan Gayus kalee. Sebuah ide atau gagasan yang sangat tidak favorit, karena sasaran tembaknya usaha dan orang kecil. Bahkan kalau mau jujur, selama ini Warteg merayap dan tumbuh sendiri, nyaris tidak ada upaya pembinaan dari dinas dan instansi pemerintah yang terkait. Sebelum menjadi obyek pajak, alangkah eloknya pihak Pemda melalukan pembinaan manajemen dan permodalan terlebih dahulu. Nah, setelah operasional dan omset  Warteg tumbuh dan membesar, baru dikenai pajak.

 

Tidak Tepat Waktu

Rencana penerapan pajak bagi Warteg digulirkan saat isu Gayus Si Pengemplang Duit Pajak  masih hangat. Seolah menjadi kontra-produktif, di satu sisi usaha yang menghasilkan duit recehan akan dipajaki, di sisi lainnya duit pajak yang sudah dikumpulkan malah dengan mudahnya ditilep, oleh oknum pegawai pajak biasa, bukan pejabat Dirjen Pajak. Mungkin di benak banyak orang muncul pertanyaan, teri-nya aja dapat segitu, bagaimana kakap-nya ??? Jelas si penggulir kurang cerdas dan tidak sensitif dalam membaca situasi dan kondisi sekitar.

Memang kalau kita berkunjung ke Tegal, baik di Kota atau Kabupaten, banyak berdiri rumah-rumah agak mewah, yang ternyata milik pengusaha Warteg. Kabarnya banyak yang memiliki hingga puluhan Warteg. Nah, mungkin yang seperti inilah harus dijadikan obyek pajak, bukan pengusaha warteg yang gurem. Oleh sebab itu, dibutuhkan studi dan telaah yang komprehenshif sebelum suatu kebijakan ditetapkan, apalagi menuyangkut hajat hidup orang banyak dari lapisan sosial ekonomi bawah.

Sudah semestinya Warteg ukuran kecil, dengan penghasilan yang kecil, dengan ukuran tempe, tahu dan ikannya yang kecil-kecil,  dengan pengunjung yang isi dompetnya kecil, jangan diobok-obok. Nanti pada mabok, pada kelenger, karena dibebani pungutan pajak. Kalau iya duit pajaknya masuk kas negara, mungkin manfaatnya bisa kembali ke rakyat kecil. Nah kalau masuk kantong Gayus atau teman-temannya, bisa barabe. (Atep Afia)

 

 

 

Posted in: Ekonomi