Rapor Pak dan Bu Menteri

Posted on 03/11/2010

0


Oleh : Atep Afia Hidayat –

Ada presiden ada menteri. Ya, presiden tidak dapat menjalankan tugasnya kalau tidak ada pembantunya, menteri. Presiden mengangkat bapak dan ibu menteri untuk berkinerja, untuk menunjukkan prestasi dan kemampuan dalam bidangnya. Departemen atau kementerian harus dijalankan, di mana operasionalnya akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan rakyat. Kalau menterinya piawai dan profesional, maka operasional departemen atau kementerian akan optimal, rakyat pun akan menikmatinya.

Departemen atau kementerian adalah institusi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan nasib rakyat. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian turut bertanggungjawab terhadap kehidupan petani dan pertaniannya. Kementerian tersebut bisa dikatakan memiliki rapor baik kalau nasib petani membaik, tidak ada lagi yang mengalami kegagalan panen atau merugi karena harga produknya anjlok. Idealnya, kepentingan puluhan juta petani harus diurusi Kementerian Pertanian. Mengherankan jika Kementerian Pertanian memasang iklan keberhasilannya di surat kabar, dengan menyajikan data-data statistik yang “naik” semua, padahal kondisi di lapangan berbeda. Begitu pula nasib nelayan turut ditentukan oleh bagaimana Kementerian Perikanan dan Kelautan bekerja. Bagaimana kondisi jalan, jembatan dan infrastruktur di berbagai daerah, Bapak Menteri PU dan Kementeriannyalah yang bertanggungjawab. Bagaimana hukum dan HAM berjalan di negeri ini, juga tergantung pada Kementerian dan Bapak Menterinya bekerja.

Mengukur kinerja menteri sebenarnya tidak terlalu sulit, bisa melalui data dan statistik pencapaian, atau yang lebih mudah lihat saja fakta di lapangan. Bagaimana pengelolaan haji setahun sebelumnya misalnya, secara langsung menunjukkan kinerja Menteri Agama. Begitu pula kinerja Menteri Sosial bisa diukur dari tingkat kesigapan dalam menanggulangi dampak bencana alam. Pekerjaan menteri memang tidak mudah, memimpin departemen atau kementerian dengan SDM yang mencapai ribuan, puluhan ribu, bahkan Menteri Pendidikan Nasional memiliki SDM jutaan orang.

Nah lho, nasib jutaan guru bergantung pada kebijakannya, mengurusi guru PNS saja tidak gampang, ditambah guru honorer dan guru swasta yang cenderung “dianak-tirikan”. Banyak guru honorer yang sudah berjuang puluhan tahun untuk diangkat menjadi PNS, mereka rela menerima gaji ala kadarnya, padahal beban kerjanya seringkali melebihi guru PNS. Apa kabar Bapak Mendiknas ? Anda harus adil. Bisa saja Anda aman-aman saja sampai masa Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir, dan Anda pensiun. Tetapi bagaimana pertanggung-jawabnan di akherat ? Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya. Jutaan guru honorer yang tidak pernah diangkat dan keburu meninggal, tentu menyisakan rasa kecewa dan penasaran. Percayalah, mereka semua kelak akan menuntut Anda. Ya, tentu saja termasuk menuntut Bapak Presiden, karena tidak bisa memilih menteri yang bisa mensejahterakan nasib guru.

Ya, semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya. Keadilan itu pasti ditegakan, semua kasus pasti diusut. Boleh saja terjadi pengabaian di dunia ini, baik karena sengaja karena direkayasa, maupun karena lupa atau tidak sempat diproses. Oleh sebab itu, kalau kita memang tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi menteri, sebaiknya jangan coba-coba. Berat risikonya !!!. Bagaimana mungkin coba-coba untuk mengurusi nasib rakyat. Bafaimana bisa coba-coba untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, mengtasasi pengangguran atau menghilangkan kemiskinan.

Saran saya, kepada menteri-menteri yang memang terkesan memaksakan diri, sebelum diberhentikan oleh Bapak Presiden, alangkah baiknya kalau terlebih dahulu mengundurkan diri. Lebih terhormat, dan rakyatpun akan mengenang Anda sebagai orang bermartabat. Beda sekali posisinya kalau diganti, maka Anda akan identik dengan orang yang “tidak mampu”, “gagal”, “tidak profesional”. Seperti saat terjadi reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu I, ada mantan menteri yang uring-uringan sampai sekarang, karena kecewa.

Reshuffle kabinet sebenarnya tidak perlu terjadi kalau para menteri berkinerja baik. Reshuffle kabinet tidak akan terjadi kalau Presiden piawai dan cerdas dalam menyeleksi calon-calon pembantunya. Persoalannya, bagaimana bisa “tepat orang” atau “tepat menteri”, jika terlalu banyak “pesan sponsor”. Padahal mengangkat menteri adalah kewenangan penuh presiden, karena pemerintahannya koalisi, maka harus memperhatikan keinginan pimpinan Parpol untuk mendudukan kadernya di kabinet. Padahal tidak setiap Parpol memiliki kader yang mumpuni dan pakar dibidang kementerian tertentu. Karena Parpol X mendapatkan jatah menteri Y, ya dengan “terpaksa” salah satu kadernya menjadi menteri. Padahal jika dilihat dari keahlian, pengalaman dan jam terbangnya sama sekali tidak memadai. Inga, inga, inga…. ting ! Tunggulah kehancuran jika suatu jabatan atau amanah tidak diserahkan pada ahlinya. (Atep Afia)

Dipublikasikan juga melalui :

http://politik.kompasiana.com/2010/10/24/kenapa-ada-menteri-yang-harus-diganti/

Posted in: Politik